Anggota DPD RI Dr. Bustami Zainudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan dalam rangka HUT ke-27 Way Kanan, Senin (27/4/2026). Foto: Pemukajaya.id
Way Kanan – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Way Kanan Tahun 2026, Senin (27/4). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, termasuk Anggota DPD RI Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked. menyampaikan tema pembangunan tahun ini yaitu Way Kanan SIKOP. Menurutnya, kata SIKOP memiliki arti elok atau indah, sekaligus akronim dari Sinkronisasi, Kolaborasi, dan Pembangunan.
Ia menegaskan bahwa dalam proses membangun daerah, ego adalah musuh, sehingga seluruh pihak harus meninggalkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ayu Asalasiyah juga menyoroti pentingnya “keselarasan antara pemerintah daerah, provinsi, serta nasional, agar arah pembangunan berjalan sejalan dan program yang dijalankan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat”.
Menurutnya, “Way Kanan adalah milik kita bersama, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan memajukan daerah”.
Sementara itu, saat dimintai keterangan wartawan usai kegiatan, Dr. Bustami Zainudin menyampaikan bahwa “Way Kanan termasuk daerah yang maju dan unggul dalam sektor pertanian dibanding daerah pemekaran lainnya”.
Ia juga berharap dana transfer daerah dapat dikembalikan seperti semula, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam menjalankan pembangunan.
Selain itu, Bustami menilai daerah harus memiliki “inovasi dalam menghadapi kesulitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar seluruh potensi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal”.
Terkait sektor pertambangan, ia berharap tambang rakyat dapat diberikan izin sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aturan.
Bustami turut mengingatkan seluruh pihak untuk “bersabar dan mengikuti proses administratif pemerintah, karena setiap kebijakan membutuhkan tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan”.
Redaksi